Konsep Ekonomi Sang Proklamator

Koran Sindo, 20 Juli 2014
 
Judul Buku: Ekonomi Berdikari Soekarno

Penulis: Amiruddin Al-Rahab

Penerbit: Komunitas Bambu

Cetakan: I, 2014

Tebal: xxxi+190 Halaman

“Berdikari tidak berarti mengurangi, melainkan memperluas kerja sama internasional, terutama antara semua negara yang baru merdeka. Yang ditolak oleh berdikari adalah ketergantungan kepada imperialis, bukan kerja sama yang sama-sederajat dan saling menguntungkan.” Sukarno.  

Sosok Sukarno selama ini lebih dikenal kebanyakan orang sebagai ideolog, proklamator, sekaligus pemimpin yang melahirkan istilah Demokrasi Terpimpin. Sedikit yang mengetahui bahwa presiden pertama Republik Indonesia itu juga merupakan seorang konseptor ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam kutipan di atas. Lebih tepatnya, disebut Ekonomi Terpimpin (ET) atau Ekonomi Berdikari.

Sejak pertamakali dicetuskan Soekarno dan ditegaskan oleh keputusan MPRS tahun 1960, Ekonomi Terpimpin telah menjadi perdebatan yang sengit antara berbagai elemen masyarakat, partai, golongan, serta tokoh mengenai formulasi operasionalnya. Tarik menarik dengan beragam ide dan ideologi pun turut mewarnai perdebatan mengenainya.

Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai salah satu partai besar saat itu, secara terang-terangan menarik ET ke dalam sosialisme dengan menuntut pemerintah untuk segera melaksananakan program land reform. Sedangkan Hatta berpendapat pemerintah tidak perlu turut campur tangan secara langsung dalam persoalan ekonomi. Negara cukup berperan sebagai pemimpin yang mengarahkan dan membimbing perkembangan ekonomi dengan mengawasi para pelakunya.

Sebagaimana tertera pada judulnya, buku berjudul Ekonomi Berdikari Sukarno ini, berusaha mendedah konsep ekonomi sang proklamator, Sukarno, yang muncul pada tahun-tahun terakhir menjelang kejatuhannya sebagai presiden. Sebagai salah satu prinsip Trisakti, yaitu berdikari dalam bidang ekonomi, gagasan besar tersebut tidak bisa dilepaskan dari pergulatan pemikiran yang panjang serta konteks yang mengitarinya.  

Lahirnya konsep Ekonomi Terpimpin dapat dibaca sebagai tindakan Sukarno yang merupakan prioritas norma politik dari tindakan suatu bangsa dan negara yang berjuang untuk bertahan serta menyelamatkan diri dari krisis ekonomi dan politik pada tahun 1957, yang terhebat yang pernah ada pascakemerdekaan.

Ekonomi Terpimpin yang dimaksud Sukarno bertolak dari prinsip negara sebagai pusat kekuatan ekonomi dengan menguasai alat-alat produksi, distribusi dan modal. Dalam prosesnya, ET bertujuan untuk membangun perekonomian nasional yang kukuh dengan melaksanakan mekanisasi pertanian dan industrialisasi. Terutama pada industri dasar seperti baja, kimia dasar, dan mesin atau industri berat. (Halaman 111)

Industri yang dikembangkan sesuai dengan tujuan untuk menghubungkan pertanian dengan industri untuk peningkatan daya beli. Modal harus diusahakan dari kemampuan seluruh daya produksi dalam negeri dan kekayaan alam Indonesia. Sehingga memutus ketergantungan pada modal asing dan menciptakan produksi sendiri. Untuk itu, dilakukan penyitaan terhadap perusahaan-perusahaan asing.

Berdikari dalam ET dengan demikian dapat dikatakan sebagai sebuah program yang tidak bisa dilepaskan dari semangat antikolonialisme yang kental. Ekonomi Berdikari berarti mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka pemilik sah kekayaan Indonesia. Dengan memutus ketergantungan kepada- modal maupun orang- asing.   

Secara konseptual Ekonomi Terpimpin merupakan satu pandangan alternatif dalam menghadapi perkembangan kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme beserta feodalisme. Hal ini dipertajam melalui pernyataan Soekarno pada 1963 ketika Deklarasi Ekonomi (Dekon) dikumandangkan sebagai jalan ke pembangunan ekonomi yang stabil dengan dasar anti-imperialisme, kolonialisme dan feodalisme. (Halaman 149)

Watak dari ketiga isme itulah yang hendak dilawan oleh ET. Tujuannya adalah untuk menggusur semua bentuk penanaman modal asing yang bersifat menghisap dan menghalangi kemajuan ekonomi Indonesia. Serta untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan melepaskan Indonesia dari pengaruh fluktuasi harga internasional, serta melepaskan Indonesia dari cengkeraman modal monopoli asing.

Meski mengutamakan kekuatan modal sendiri untuk membangun, namun bukan berarti anti terhadap semua modal dari luar. Posisi modal luar negeri hanya menjadi alat pelengkap, dengan syarat tidak mengikat secara politik dan militer dan berbentuk pinjaman luar negeri.

Konsep ini merupakan satu fase dari perencanaan ekonomi nasional yang mencoba mengatasi persoalan-persoalan ekonomi secara struktural. Masa awal suatu fase peralihan masyarakat dari masyarakat yang bersifat kolonial ke masyarakat nasional demokratis.

Sebagai salah satu bagian dari sosialisme ala Indonesia, ET bersendikan pada kepribadian Indonesia, yaitu “gotong royong” yang merupakan perahan dari sila-sila Pancasila yang dijalankan secara musyawarah mufakat untuk mencapai kesejahteraan bersama yang penjelmaannya membutuhkan tiga unsur pokok; kepentingan bersama ditetapkan bersama, usaha bersama yang dijalankan bersama, serta pimpinan bersama yang dimufakati bersama. (Halaman 34)

Dengan demikian, masyarakat menjadi kekuatan produktif yang utama untuk mencapai tahap “sosialisme ala Indonesia” ini dalam meningkatkan national income. Negara menjadi pusat orbitnya dengan semua lembaga kenegaraan terlibat langsung dalam usaha untuk menguatkan ekonomi nasional.

Tidaklah mudah menghimpun serpihan pemikiran Sukarno dalam bidang ekonomi menjadi sebuah buku yang utuh. Selain disebabkan minimnya literatur yang tersedia, juga penguasa rezim berikutnya (Orde Baru) memiliki sikap dan pandangan ekonomi yang bertolak belakang dengan yang dianut Sukarno.

Sehingga apresiasi layak dialamatkan kepada Amiruddin Al-Rahab, penulis buku setebal 190 halaman ini, yang telah menghadirkan kepada pembaca sebuah referensi alternatif mengenai konsep ekonomi yang orisinil lahir dari pemikiran seorang founding father bangsa Indonesia sendiri. Meski banyak hal yang harus disesuaikan dalam konteks kekinian, namun benang merah dari Ekonomi Terpimpin atau Ekonomi Berdikari Sukarno akan tetap menggema dengan bunyi yang sama; kemandirian ekonomi bangsa.